Kemiskinan bukan sekadar kekurangan uang; itu adalah sebuah jebakan yang kompleks. Lebih dari sekedar saldo rekening yang minus, kemiskinan menggerogoti kesejahteraan kita secara menyeluruh, dan ironisnya, kita seringkali disalahkan atas kondisi tersebut. Pemotongan anggaran pemerintah untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial semakin memperparah situasi, terutama bagi masyarakat miskin yang kesulitan keluar dari lingkaran setan kemiskinan. Alih-alih mengakui kemiskinan sebagai masalah struktural, kebijakan yang ada justru mendorong kita untuk “berjuang lebih keras”, tanpa memberikan dukungan yang seharusnya kita terima.
Sudah lama para peneliti menyadari hubungan erat antara kemiskinan dan kesehatan mental. Berbagai studi di seluruh dunia menunjukkan korelasi yang kuat antara keduanya. Isolasi sosial dan stres yang kerap dialami akibat kemiskinan dapat memicu depresi dan masalah kesehatan mental lainnya. Namun, alih-alih mengatasi akar masalah, pemerintah lebih fokus pada solusi-solusi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah inti, seperti program pembersihan kawasan kumuh atau pelatihan pengembangan diri, tanpa menyentuh akar permasalahan kemiskinan itu sendiri. Ini seperti memberikan ceramah motivasi pada orang yang kakinya patah, tanpa membawanya ke dokter untuk mendapatkan perawatan yang tepat.
Mengapa Kemiskinan dan Kesehatan Mental Sulit Dipisahkan?
Hubungan antara kemiskinan dan kesehatan mental bisa dilihat dari dua sisi: penyebab (causation) dan pergeseran sosial (social drift). Kemiskinan sebagai penyebab berarti stres berkepanjangan, kelaparan, dan tempat tinggal yang tidak layak dapat merusak kesehatan mental. Sebaliknya, pergeseran sosial menunjukkan bagaimana masalah kesehatan mental dapat menyebabkan kemiskinan, karena kesulitan mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan hubungan sosial yang stabil. Kedua faktor ini saling terkait, menciptakan siklus yang sulit diputus tanpa perubahan struktural yang mendasar.
Lalu, mengapa hubungan ini seringkali sulit dipahami? Salah satu penyebab utamanya adalah kecenderungan untuk memandang kesehatan mental sebagai masalah individual, bukan masalah sistemik. Hal ini mengaburkan penyebab sebenarnya dari stres mental, dan menyebabkan kebijakan yang ada lebih fokus pada penanganannya tanpa mengkoreksi akar masalah kemiskinan itu sendiri.
Apakah Kemiskinan Hanya Masalah Individu?
Ada pandangan yang mengatakan bahwa “kemiskinan konsumsi” tidak secara langsung berkaitan dengan kesehatan mental, dan yang penting adalah perubahan keadaan hidup. Namun, ini bertentangan dengan banyak penelitian yang menunjukkan dampak signifikan kemiskinan terhadap kesehatan mental, mulai dari ketidakamanan pangan hingga stres finansial. Pandangan ini seakan mengabaikan fakta bahwa kelaparan itu sendiri sudah merupakan penderitaan.
Ada juga pandangan yang lebih tajam yang menilai kemiskinan sebagai masalah psikiatris, sehingga solusi yang diberikan justru lebih berfokus pada terapi atau pengobatan, daripada mengatasi akar masalah ekonomi. Ini mengalihkan fokus dari masalah sistemik ke masalah individu, dan pada akhirnya, menuntun individu untuk menyalahkan diri sendiri daripada menuntut perubahan sistemik.
Model Kesehatan Mental yang Tepat untuk Indonesia
Model kesehatan mental yang banyak diadopsi di Indonesia seringkali mengadopsi pendekatan biomedis Barat, yang terlalu berfokus pada diagnosis individu tanpa mempertimbangkan konteks sosial yang lebih luas. Pendekatan ini tidak sesuai dengan realitas Indonesia, yang memiliki kerumitan ekonomi, sejarah budaya, dan ketidaksetaraan yang mengakar. Akibatnya, dukungan kesehatan mental hanya menjangkau kalangan mampu, sementara mereka yang sangat membutuhkan justru terabaikan.
Undang-undang kesehatan mental yang ada pun masih lemah, dan cenderung menambah beban medis tanpa menyelesaikan masalah sosial-ekonomi yang mendasarinya. Alih-alih fokus pada akses dan solusi sistemik, undang-undang tersebut justru memperkuat fokus medis yang tidak menyelesaikan masalah akarnya.
Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang; itu adalah kekerasan struktural yang menyebabkan tekanan mental yang luar biasa. Kecemasan finansial, rasa malu akibat birokrasi yang rumit, dan kelelahan akibat pekerjaan yang tidak menentu menciptakan siklus yang tak berujung. Ditambah lagi dengan iklim politik yang semakin mempersulit akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya, tanpa perlindungan sosial yang memadai, masalah kesehatan fisik dan mental yang terkait dengan penindasan ekonomi seringkali dianggap sebagai kelemahan pribadi, bukan akibat dari sistem yang eksploitatif.
Kebijakan pemotongan anggaran untuk sektor-sektor penting semakin memperburuk kondisi kelas pekerja dan masyarakat marjinal. Pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah hanya menguntungkan kelompok kaya, sementara masyarakat miskin semakin tertinggal. Ketimpangan ekonomi di Indonesia telah berlangsung lama, bahkan sejak zaman feodal, dan terus berlanjut hingga kini, membentuk oligarki modern yang menguasai sumber daya negara.
Apakah Pemerintah Aktif Menghukum Orang Miskin?
Kebijakan pemerintah yang ada, baik penghematan maupun kebijakan ekonomi lainnya, bukan hanya mengabaikan orang miskin, tetapi secara aktif memperkuat kemiskinan sebagai alat kontrol dan eksploitasi. Dengan menyalahkan individu atas kemiskinan mereka, pemerintah lepas dari tanggung jawab dan mempertahankan kebijakan yang menguntungkan elit sambil menindas rakyat kecil. Perubahan nyata tidak akan datang dengan semboyan “yuk, bisa yuk”. Perubahan membutuhkan pengakhiran siklus eksploitasi, tuntutan perlindungan sosial, dan penolakan terhadap anggapan bahwa kemiskinan adalah masalah pribadi. Kemiskinan bukan takdir, tetapi pilihan yang dibuat oleh mereka yang diuntungkan darinya.
Penulis: Samantha Dewi Gayatri
Sumber : https://ketiketik.com/apa-sih-hubungan-kemiskinan-dan-kesehatan-mental/
